Pigai Skakmat Mahfud MD: Hak Asasi Manusia Bukan Hukum Konstitusi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mengatakan, pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG sama saja dengan menentang hak asasi manusia.

Mahfud membenarkan pernyataan tersebut, namun sekaligus memberikan catatan kritis yang tak kalah tajam. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatakan, pengelolaan program yang korup dan tidak profesional juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Siapa pun yang menghalangi program pemerintah untuk MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat murah dan sebagainya, adalah penentang HAM,” kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (2/3/2026).

“Tapi ingat juga, pemerintahan mana pun yang mengelola negara ini tidak profesional sehingga menimbulkan korupsi dan pemborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakseimbangan pemanfaatan antara kebutuhan diplomasi dan kebutuhan rakyat, itu juga melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia mencakup tiga dimensi besar: hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak lingkungan hidup sebagai generasi ketiga dari hak asasi manusia.

Dengan pola pikir seperti ini maka pengelolaan program yang buruk, mubazir, dan korup juga masuk dalam kategori pelanggaran HAM.

“Jadi jangan hanya bicara pemberian makanan kepada masyarakat (itu hak asasi), tapi pengelolaan yang tidak tepat (juga) itu pelanggaran HAM,” jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kemudian merangkum pandangannya dalam pernyataan yang tegas dan berimbang.