Billy Mambrasar Tegaskan Anggaran Pendidikan 2026 Tertinggi, Bukan Pemotongan untuk MBG

FAJAR.CO.ID – Aktivis Papua sekaligus pendiri yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar menegaskan, anggaran pendidikan tahun 2026 tidak dipotong untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), melainkan mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah.

Menurut Billy, anggapan anggaran pendidikan hanya dialokasikan 11% dari total anggaran dan dipotong untuk MBG adalah salah kaprah. Ia menegaskan, alokasi 20% APBN untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan UU 1945 akan tetap dipenuhi oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Faktanya, anggaran pendidikan tahun 2026 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, ujarnya dalam postingan di Instagram miliknya.

Anggaran Pendidikan dan MBG Dijelaskan oleh Billy Mambrasar

Billy menjelaskan anggaran pendidikan pada tahun 2026 mencapai Rp 769 triliun, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan program MBG yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki tambahan anggaran sebesar Rp 230 triliun yang sebagian dialihkan untuk sektor pendidikan seperti pembangunan dan beasiswa.

Jadi ada tambahan anggaran untuk MBG, di bawah BGN menambah pos anggaran sebesar 230 triliun. Dana KIP, dana beasiswa, dan dana abadi akan meningkat dari tahun 2025 sebesar 230 triliun menjadi 211 triliun pada tahun 2026, jelasnya.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Billy juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan, khususnya terkait gaji guru honorer. Ia menjelaskan, hampir 60% dari 20% alokasi anggaran pendidikan dialihkan ke daerah, sehingga penetapan gaji guru honorer menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Dari 20% anggaran pendidikan berdasarkan APBN, sebagian besar berbentuk transfer ke daerah, hampir 60%. Anggaran ini bukan di kementerian pusat yang harus mengalokasikan anggaran di daerah untuk keperluan gaji dan guru honorer diatur oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Billy mencontohkan sebuah kabupaten di Papua yang meniadakan guru honorer beberapa tahun lalu, namun masyarakat menyalahkan presiden dan pemerintah pusat tanpa mempertanyakan pemerintah daerah.

Wah, ada satu kabupaten di Papua, beberapa tahun lalu tidak ada satu pun guru honorer yang dicopot. Kasihan. Tapi siapa yang harus disalahkan? Presiden, pemerintah pusat, tambahnya.

“Tanya bupati dulu, tanya gubernur dulu, kenapa tidak ada alokasi guru honorer?” pungkas Billy.

Ditegaskannya, anggaran daerah disusun berdasarkan perencanaan APBD yang bersumber dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga jika tidak ada dana untuk guru honorer maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menganggarkannya.

(Elva/Fajar)